Soal PKS, Presiden akan Bahas Bersama Seluruh Parpol Koalisi

Sandro Gatra | A. Wisnubrata | Minggu, 1 April 2012 | 18:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan membicarakan masalah Partai Keadilan Sejahtera dengan seluruh parpol koalisi untuk mengambil keputusan keluar atau tidaknya PKS dari koalisi.
"Beliau katakan koalisi tidak sendiri. Akan didengar partai koalisi yang lain. Teknisnya Pak SBY yang tentukan. Apakah pertemuannya dengan seluruh anggota koalisi minus PKS, lalu ada pertemuan khusus dengan PKS. Atau sama semua anggota koalisi," kata Ketua Divisi Bidang Komunikasi Publik PD Andi Nurpati sesuai rapat internal PD di Kantor DPP PD, Jakarta, Minggu (1/4/2012).

kipord:

Online,bisnis, bisnis online, busana, wanita, wanita ,tubuh, keluarga,sex, website,kesehatan,baju anak anak, bank, online, bisnis,busana, dinas, wanita, kesehatan, sex, keuarga, online, bisnis, bisnis online.

Rapat internal yang berlangsung sekitar satu jam itu dihadiri jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Komisi Pengawas, DPP, serta Fraksi PD di parlemen. Rapat dipimpin langsung Ketua Dewan Pembina PD Yudhoyono.
Nurpati mengatakan, dalam pertemuan itu mayoritas kader menyampaikan kepada Yudhoyono keinginan agar PKS bisa keluar dari koalisi. Pasalnya, sikap PKS yang berkali-kali berseberangan telah mengganggu kerja internal maupun pemerintahan.
"PKS sudah beberapa kali, bukan hanya sekali. Kalau dulu (berbeda) bisa dipahami. Tentu ada gangguan terhadap roda pemerintahan. Kalau tidak solid ada efek pada keberhasilan," kata Nurpati.
Seperti diberitakan, sikap terakhir PKS yang bersebrangan dengan koalisi terlihat ketika pengambilan keputusan RAPBNP 2012 di rapat paripurna DPR. Fraksi PKS ketika voting bersikap mempertahankan Pasal 7 ayat 6 yang mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun sikap fraksi koalisi lainnya yakni F-PD, F-Golkar, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP memilih mempertahankan Pasal 7 ayat 6 serta menambah ayat 6a. Substansi ayat 6a memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi dengan syarat.
Perbedaan sikap PKS tak hanya soal BBM. Sebelumnya, Fraksi PKS juga mendukung usulan penggunaan hak interpelasi terkait pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat untuk terpidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika.
F-PKS juga mendukung Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional dikembalikan ke pengusulnya, yakni pemerintah. F-PKS juga pernah berseberangan dengan Demokrat dengan mendukung opsi C ketika pengambilan keputusan terkait kasus Bank Century.
Sikap berbeda dari F-PKS juga tercermin saat partai itu mendorong pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pajak.
View the original article here

PKS: Kami Siap Dievaluasi oleh Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap dievaluasi keberadaannya dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, evaluasi semestinya juga dilakukan terhadap mekanisme pengambilan keputusan di dalam koalisi yang dianggap kurang demokratis.

Hal itu disampaikan Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Agoes Poernomo, Senin (2/4/2012) di Jakarta.

Sebagaimana diberitakan, kalangan internal Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan PKS dalam koalisi setelah partai itu berseberangan dengan koalisi dalam rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Partai itu dianggap menyalahi kontrak koalisi setelah menyempal dari kebijakan pemerintah dalam sidang paripurna DPR pekan lalu.

Menurut Agoes, pilihan PKS untuk menolak kenaikan harga BBM didasari argumentasi dan hitung-hitungan kuat. Selain menawarkan opsi lain yang dimungkinkan dalam APBN, rencana menaikkan harga BBM dianggap semakin menambah beban kehidupan rakyat.

"Kami punya hitung-hitungan dengan argumentasi untuk menolak kenaikkan harga BBM. Pilihan itu semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau itu dianggap membangkang, ya silakan dieveluasi. Tidak ada masalah," katanya.

Jika diadakan evaluasi, kata Agoes, semestinya itu juga mencakup mekanisme pengambilan keputusan di koalisi. Koalisi semestinya menjadi forum yang memberi ruang untuk berpikir dan beradu argumentasi dengan pertimbangan utama kepentingan rakyat. Semua itu dilakukan dengan adil dan saling menghargai.

"Kami menilai, cara mengambil kebijakan dalam koalisi sekarang itu tidak demokratis. Kami hanya diberi tahu, terus disuruh menerima dan manut saja. Begitu ada yang beda pendapat, langsung dihukum. Cara seperti ini perlu dievaluasi juga," tuturnya.

View the original article here

PKS Berkali-kali Berseberangan dengan Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan, Partai Keadilan Sejahtera sudah berkali-kali mengambil pilihan yang berlawanan dengan kesepakatan di Sekretariat Gabungan koalisi pendukung pemerintah. Namun, berkali-kali itu pula tak ada sanksi jelas dari koalisi.

"Sepatutnya perbedaan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kali ini ditangani khusus. Ini sudah mengganggu persatuan koalisi yang tetap dibutuhkan selama dua tahun perjalanan menuju Pemilu 2014," katanya di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Sebagaimana diberitakan, kalangan internal Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan PKS dalam koalisi. Partai itu dianggap menyalahi kontrak koalisi setelah menyempal dari kebijakan pemerintah dalam sidang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pekan lalu.

Menurut Bima Arya Sugiarto, perdebatan terbuka di dalam koalisi itu merupakan hal wajar. Namun, ketika sudah menjadi keputusan, semestinya setiap anggota koalisi didukung secara bulat. Partai-partai itu jangan hanya mengambil manisnya, tetapi tak mau pahitnya. Dukungan terhadap keputusan koalisi itu penting untuk menjaga kesolidan pemerintahan.

"Bola sepenuhnya sekarang ada di Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan tertinggi koalisi. Semoga kali ini penanganannya akan berbeda," katanya.

Jika kali ini PKS tidak ditangani berbeda, lanjut Bima Arya Sugiarto, Setgab menjadi tidak berfungsi lagi. "Buat apa kita bangun aturan main dalam koalisi, lalu ada pengingkaran? Kalau begitu, kita bebaskan saja semua partai ambil keputusan sendiri-sendiri," katanya.

View the original article here

Setgab Koalisi: Strategi Politik PKS Harus Diakhiri

TRIBUNNEWS/HERUDINMenteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarifuddin Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi, Syarif Hasan menyatakan, gaya berpolitik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak mengedapankan loyalitas terhadap koalisi, harus diakhiri. Syarif yang juga menteri Koperasi dan UKM itu mengatakan, Setgab Koalisi sudah solid kecuali PKS.

"Tidak boleh terjadi lagi lah. Politik yang tidak loyal, harus diakhiri," kata Syarif di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Dia menanggapi sikap politik PKS dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012) hingga Sabtu (31/3/2012) dini hari, yang berseberangan dengan sikap partai-partai koalisi lainnya. PKS memilih menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012.

Syarif pun turun langsung ke DPR untuk memantau rapat paripurna kemarin. Menurutnya, ketua Setgab akan menyiapkan sanksi bagi partai yang kerap membelot seperti PKS.

Saat ditanya apakah sebaiknya PKS didepak dari Setgab Koalisi, Syarif yang juga anggota dewan pembina Partai Demokrat itu enggan menjawab tegas. "Macam-macam lah itu, bisa PKS-nya tidak boleh begitu lagi," ujarnya. Demikian juga ketika ditanya bagaimana jika menteri dari PKS dicopot. "Kalau reshuffle, itu domainnya presiden," kata Syarif.

View the original article here

Ramadhan: PKS Aneh, Sebaiknya Keluar Koalisi

MARIA NATALIA/KOMPAS.comJajaran Pengurus DPP Partai Demokrat menggelar jumpa pers mengenai hasil Paripurna DPR, di Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tampaknya kecewa dengan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dipilih pemerintah dan partai koalisi.

Menurut Politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, dia sudah mencium gelagat aneh dari PKS dalam rapat lobi partai koalisi di sela-sela paripurna DPR, Jumat (30/3/2012). Ramadhan mengatakan, PKS melakukan pembangkangan karena menolak kenaikan harga BBM.

"Solidaritas koalisi tampak terganggu dengan keanehan PKS. Saya sudah cium gelagat aneh. PKS punya irama sendiri, tapi saya tidak mau ganggu lobi yang berlangsung. Saya tetap prasangka baik, tapi endingnya dengan keperihan karena mereka menolak," ujar Ramadhan dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012) sore.

Dengan puncak dari sikap PKS yang dinilai tetap membangkang hingga di Paripurna, Ramadhan mengimbau PKS mempertimbangkan lagi posisinya dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi. Menurut Ramadhan, sikap PKS itu sangat mengganggu hubungan politik yang telah terjalin dalam Setgab. Dia berdalih, ini adalah kemauan Presiden yang seharusnya bisa diterima oleh partai koalisi, termasuk PKS.

"Ngapain dalam koalisi pemerintahan tapi ngrecokin. Istilah saya pembangkangan. Ini kenaikan harga BBM untuk perekonomian. Apa kader PKS seolah tidak mengerti, tidak tahu atau tidak mau tahu soal perekonomian," ujarnya.

Ramadhan mengatakan, Demokrat menghargai aturan internal PKS, tapi harusnya PKS juga menghargai dan menghomati aturan dalam Setgab. "Ada yang bilang PKS ditendang saja, tapi kami tidak mungkin tendang PKS. Ini kan politik kedewasaan. Silakan ambil sikap sendiri," kata Ramadhan Pohan.

Seperti diberitakan sebelumnya, PKS menolak karena Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mungkin meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS dengan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

View the original article here