Partai Demokrat Minta SBY Evaluasi PKS

TRIBUNNEWS/DANY PERMANAAnas Urbaningrum (kanan) dan Edhie Baskoro Yudhoyono.
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan Partai Keadilan Sejahtera di dalam koalisi pemerintahan setelah sikap PKS yang berkali-kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
Desakan dari internal Demokrat itu disampaikan dalam rapat internal di Gedung DPP PD di Jakarta, Minggu (1/4/2012). Pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam itu dihadiri jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, serta Fraksi Partai Demokrat di parlemen.
"Harus saya katakan, ada aspirasi yang kuat di kalangan kader-kader Partai Demokrat agar yang tidak konsisten dengan kontrak koalisi itu, kontrak koalisi bisa ditegakkan dengan baik," kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum saat jumpa pers seusai rapat, Minggu petang.

kipord:

Online,bisnis, bisnis online, busana, wanita, wanita ,tubuh, keluarga,sex, website,kesehatan,baju anak anak, bank, online, bisnis,busana, dinas, wanita, kesehatan, sex, keuarga, online, bisnis, bisnis online.

Sikap PKS yang berseberangan dengan kebijakan sekretariat gabungan partai pendukung pemerintah kembali ditunjukkan dalam pengambilan keputusan RAPBNP 2012 di rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012). Dalam voting yang dilakukan secara terbuka, Fraksi PKS tegas menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dan mempertahankan Pasal 7 ayat 6 yang mengatur agar harga BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun sikap fraksi lain dalam koalisi, yakni F-PD, F-Golkar, F-PKB, F-PAN, dan F-PPP memilih mempertahankan Pasal 7 ayat 6 serta menambah ayat 6a. Substansi ayat 6a memberi ruang kepada pemerintah untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi dengan syarat.
Anas menjelaskan, seluruh parpol koalisi jangan hanya sekadar menandatangani kontrak koalisi, tetapi juga harus memahami substansi kontrak tersebut. Jika ada parpol koalisi yang keluar dari komitmen, maka ia berharap hal itu dikembaikan pada sistem. "Tentu Presiden sebagai ketua koalisi dengan pegangan kontrak bisa mengambil keputusan. Tentunya keputusannya bersama peserta koalisi," kata Anas.
View the original article here

Jusuf Kalla Tak Mungkin Diusung Partai Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com -- Sekitar dua pekan setelah Jusuf Kalla menyatakan kesiapannya maju dalam Pemilu Presiden, Aburizal Bakrie segera menunjukkan tekadnya menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Dengan demikian, Jusuf Kalla yang mantan Ketua Umum Partai Golkar dan mantan Wakil Presiden harus mencari kendaraan politik lain.

"Kalau semua DPD solid, saya akan menjadi calon (presiden) satu-satunya dari Partai Golkar. Kalau Pak JK maju, silahkan tetapi harus mencari partai lain," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Hal itu diungkapkan Aburizal, di sela pertemuan dengan rombongan pengurus dewan pimpinan daerah tingkat I dan II dari Jawa Timur yang dipimpin Ketua Umum DPD Partai Golkar Jatim Martono.

Fungsionaris Partai Golkar Jatim menyampaikan dukungan kepada Aburizal sebagai satu-satunya calon presiden dari Partai Golkar. Mereka juga mengharapkan rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus) untuk menetapkan Aburizal sebagai calon presiden dipercepat dari rencana akhir tahun menjadi akhir Juni atau awal Juli.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menambahkan, tradisi yang dikembangkan Partai Golkar hanya satu calon yang diusung partai, baik dalam pilkada kabupaten/kota, provinsi, serta pemilihan presiden. "Kalaupun ada kader elite mau maju, itu hak asasi semua orang. Namun Partai Golkar tetap hanya mengusung satu calon," katanya.

View the original article here

Ulil: PKS, Partai dengan Akhlak Politik Tak Shaleh

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tak henti melemparkan sindiran-sindiran terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Ulil Abshar Abdalla, Ketua Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, PKS melanggar etika politik dalam koalisi, karena berseberangan dalam partai lain dalam koalisi Setgab.

"Partai koalisi tidak cukup berani dukung oposisi pemerintah. Terutama PKS. Partai yang akhlak politiknya tidak shaleh. Etika politik yang tidak layak diteladani," ujar Ulil di Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012) sore.

Menurut Ulil, yang serupa dengan politisi Demokrat lainnya, opsi untuk kenaikan bahan bakar minyak itu penting untuk menyelamatkan perekonomian dan fiskal negara. Namun, perbedaan pendapat antara partai terkait BBM terjadi bukan karena memikirkan perekonomian. Partai-partai yang menolak, tudingnya, lebih memikirkan pencitraan politik menuju 2014.

"Penolakan lebih karena murni pertimbangan politik, bukan karena alasan keselamatan fiskal. Partai-partai ini pengecut, karena takut dibilang antirakyat padahal sikap mereka ini yang tidak populis dan yang tidak pro kepentingan rakyat. Mereka takut citranya rusak dibilang antirakyat," tutur Ulil.

Dia mengklaim bahwa bukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan pencitraan atas kenaikan harga BBM ini, melainkan partai-partai yang menolak, termasuk PKS.

View the original article here