You Might Also Like

Showing posts with label Priyo. Show all posts
Showing posts with label Priyo. Show all posts

Monday, 2 April 2012

Priyo: Kalau Semua Digugat, Tiadakan Saja Sekalian

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso mengingatkan kepada semua pihak yang mengajukan uji materiil dan formil UU APBN-P 2012 ke Mahkamah Konstitusi bahwa pembahasan UU itu bersama pemerintah dan DPR tidak mudah. Apa yang diputuskan DPR, kata dia, merupakan jalan tengah untuk mengatasi masalah bahan bakar minyak bersubsidi.
"Ini pilihan-pilihan yang memang tidak ideal. Tapi kalau semua ini digugat, maka proses konstitusi di negara ini kita tiadakan saja sekalian," kata Priyo di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (2/4/2012).
Priyo dimintai tanggapan langkah berbagai pihak, salah satunya pakar hukum tata negara Yusril Izha Mahendra, yang bakal mengajukan uji materiil dan formil UU APBN-P 2012. Hal yang akan diuji yakni Pasal 7 ayat 6 dan 6a. Yusril menilai, Pasal 7 ayat 6a bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 33 UUD 1945.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Kiport:
acara, olahraga, acara hiburan, bisnis

online, acara olahraga, acara hiburan, bisnis online, internet, online, bisnis online ,bisnis internet,

wanita, busana, online, acara olahraga, acara olah raga, pengalaman, pengalaman, acara hiburan, acara

hiburan bisnis internet, teknologi, wanita, murah bisnis, pengalaman.alhamdulillah.Semoga

Sukses.Aamin

--------------------------------------------------------------------------------------------

Meski demikian, Priyo mengatakan, pengujian suatu UU di MK adalah hak setiap orang yang tidak bisa dihalangi oleh pihak mana pun. DPR menyerahkan seluruh proses kepada MK untuk menafsirkan.
Meski menilai tak ada konstitusi yang dilanggar dalam UU APBNP 2012, Priyo memikirkan langkah Yusril menggugat berbagai peraturan yang berujung kemenangan selama ini. Terakhir, Yusril memenangkan gugatan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM perihal pengetatan remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat untuk terpidana korupsi, terorisme, dan narkotika di PTUN.
"Beliau (Yusril) akhir-akhir ini sering menggugat ke MK dan selalu di ujungnya hampir menang, termasuk tentang (masa jabatan) Jaksa Agung kemarin menang juga," kata politisi Partai Golkar itu.
Priyo menambahkan, "Kita minta teman-teman MK dengan segala kearifan hakim konstitusi tentu tidak mengambil alih dan mengamputasi semua kewenangan konstitusi yang ada pada DPR dan Presiden. Kecuali memang itu punya hubungan penerjemahan dengan substansi dari UUD 1945. Tapi kalau MK tidak memafhumi itu, ya silakan saja karena mereka punya kuasa."
View the original article here

Soal PKS, Priyo Sarankan Presiden Putuskan Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu membahas masalah Partai Keadilan Sejahtera bersama Sekretariat Gabungan. Menurut dia, Presiden seharusnya memutuskan sendiri.
"Presiden dari segi konstitusi punya kewenangan penuh yang tidak bisa diganggu oleh pihak mana pun, termasuk anggota koalisi di Setgab. Saya anjurkan masalah ini tidak perlu dibawa rapat Setgab atau Partai Demokrat," kata Priyo di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (2/4/2012).
Priyo dimintai tanggapan sikap Presiden yang akan membicarakan masalah PKS dengan Setgab dalam waktu dekat. Langkah itu setelah sikap PKS kembali berseberangan dengan kebijakan koalisi dengan tetap

---------------------------------------------------------------------------------------------
Kiport:
acara, olahraga, acara hiburan, bisnis

online, acara olahraga, acara hiburan, bisnis online, internet, online, bisnis online ,bisnis internet,

wanita, busana, online, acara olahraga, acara olah raga, pengalaman, pengalaman, acara hiburan, acara

hiburan bisnis internet, teknologi, wanita, murah bisnis, pengalaman.alhamdulillah.Semoga

Sukses.Aamin

--------------------------------------------------------------------------------------------
mempertahankan Pasal 7 ayat 6 UU APBNP 2012. Dengan kata lain, PKS menolak memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Priyo mengatakan, awalnya pihaknya menduga PKS juga akan mengikuti opsi dari F-Golkar dengan memilih substansi ayat 6a UU APBN-P 2012. Usulan ayat 6a dari F-Partai Golkar memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
Usulan F-PG itu lalu diikuti F-Demokrat, F-PAN, F-PPP, dan F-PKB ketika voting. "Tapi rupanya PKS mengambil jalan lain, yang sebagian dianggap sangat radikal (menolak opsi yang memberi ruang harga BBM bersubsidi naik). Tapi itu harus dipilih dan saya menghormati itu," kata Priyo.
View the original article here

Advertisements

YOUR GOOGLE ADSENSE CODE HERE (300x250)

Advertisements

YOUR GOOGLE ADSENSE CODE HERE (300x250)