Reaksi Keras Rakyat, Akumulasi Kekecewaan pada Pemeirntah

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESPolisi berusaha menenangkan demonstran yang berhasil menjebol pagar gedung MPR/DPR. Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012). Bentrokan kembali terjadi karena massa gabungan dari mahasiswa dan buruh menjebol pagar dan berusaha mendekati gedung MPR/DPR.
JAKARTA, KOMPAS.com — Reaksi keras masyarakat menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut pakar psikologi sosial politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, secara psikologis, rakyat yang marah sejak dulu akan cenderung menganggap kenaikan BBM sebagai biang kerok kesengsaraan yang dialami mereka. Dengan demikian, katanya, tanpa berpikir lebih jauh, masyarakat langsung menolak isu kenaikan BBM tersebut.

kipord:

Online,bisnis, bisnis online, busana, wanita, wanita ,tubuh, keluarga,sex, website,kesehatan,baju anak anak, bank, online, bisnis,busana, dinas, wanita, kesehatan, sex, keuarga, online, bisnis, bisnis online.

"Dalam psikologi rakyat, lebih gampang terima logika, kenaikan BBM korelasi dengan kesengsaraan," kata Hamdi dalam diskusi bertajuk "Belajar dari BBM" yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).
Hal tersebut disampaikan Hamdi menanggapi aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang berlangsung ricuh di sejumlah daerah. Menurut Hamdi, reaksi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM di Indonesia lebih parah dibanding di negara lebih maju.
Hal tersebut karena kenaikan harga BBM di Indonesia belum dibarengi dengan kesejahteraan publik. "Daya beli masyarakat tidak meningkat dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, termasuk DPR," ungkapnya.
Menurutnya, rencana menaikkan harga BBM bukan suatu kebijakan yang menguntungkan dalam jangka panjang selama pemerintah belum memperbaiki infrastruktur yang menunjang.
Pemerintah, katanya, melupakan masalah transportasi publik yang belum memadai, terjangkau, dan tidak menggunakan bahan bakar fosil. "Kalau mau jujur, kita banyak persoalan membakar bensin bersubsidi, dari dulu sampai sekarang. Tapi saya tidak bisa menyalahkan konsumsi ini karena kealpaan kita menyediakan public transportation (transportasi publik) yang bagus, terjangkau, dan bukan dari fosil," katanya.
Apalagi, lanjut Hamdi, rencana kenaikan harga BBM tersebut dimunculkan di tengah kondisi masyarakat yang tidak puas akibat pemerintahnya kerap berfoya-foya atau melakukan korupsi. "Ini akumulasi, secara psikologis rakyat menganggap biang keroknya mungkin BBM," ujar Hamdi.
Hal senada diungkapkan budayawan Benny Soesetyo. Menurutnya, menaikkan harga BBM hanya akan menjadi sia-sia jika tidak diikuti dengan perbaikan infrastruktur dan jika kebijakan tersebut hanya diambil berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.
Seperti diketahui, aksi menolak kenaikan harga BBM mewarnai rapat paripurna DPR yang membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Perubahan atas UU tersebut memengaruhi harga BBM.
Rapat paripurna yang berlangsung hingga Sabtu (31/3/2012) pukul 01.00 dini hari pada akhirnya menyetujui opsi penambahan ayat 6a dalam Pasal 7 UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang memberi kesempatan kepada pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi dengan syarat.
Adapun syaratnya, jika harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.
View the original article here

Reaksi Keras Rakyat, Akumulasi Kekecewaan pada Pemerintah

KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESPolisi berusaha menenangkan demonstran yang berhasil menjebol pagar gedung MPR/DPR. Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012). Bentrokan kembali terjadi karena massa gabungan dari mahasiswa dan buruh menjebol pagar dan berusaha mendekati gedung MPR/DPR.

JAKARTA, KOMPAS.com — Reaksi keras masyarakat menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut pakar psikologi sosial politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, secara psikologis, rakyat yang marah sejak dulu akan cenderung menganggap kenaikan BBM sebagai biang kerok kesengsaraan yang dialami mereka. Dengan demikian, katanya, tanpa berpikir lebih jauh, masyarakat langsung menolak isu kenaikan BBM tersebut.

"Dalam psikologi rakyat, lebih gampang terima logika, kenaikan BBM korelasi dengan kesengsaraan," kata Hamdi dalam diskusi bertajuk "Belajar dari BBM" yang berlangsung di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Hal tersebut disampaikan Hamdi menanggapi aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang berlangsung ricuh di sejumlah daerah. Menurut Hamdi, reaksi masyarakat terhadap kenaikan harga BBM di Indonesia lebih parah dibanding di negara lebih maju.

Hal tersebut karena kenaikan harga BBM di Indonesia belum dibarengi dengan kesejahteraan publik. "Daya beli masyarakat tidak meningkat dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, termasuk DPR," ungkapnya.

Menurutnya, rencana menaikkan harga BBM bukan suatu kebijakan yang menguntungkan dalam jangka panjang selama pemerintah belum memperbaiki infrastruktur yang menunjang.

Pemerintah, katanya, melupakan masalah transportasi publik yang belum memadai, terjangkau, dan tidak menggunakan bahan bakar fosil. "Kalau mau jujur, kita banyak persoalan membakar bensin bersubsidi, dari dulu sampai sekarang. Tapi saya tidak bisa menyalahkan konsumsi ini karena kealpaan kita menyediakan public transportation (transportasi publik) yang bagus, terjangkau, dan bukan dari fosil," katanya.

Apalagi, lanjut Hamdi, rencana kenaikan harga BBM tersebut dimunculkan di tengah kondisi masyarakat yang tidak puas akibat pemerintahnya kerap berfoya-foya atau melakukan korupsi. "Ini akumulasi, secara psikologis rakyat menganggap biang keroknya mungkin BBM," ujar Hamdi.

Hal senada diungkapkan budayawan Benny Soesetyo. Menurutnya, menaikkan harga BBM hanya akan menjadi sia-sia jika tidak diikuti dengan perbaikan infrastruktur dan jika kebijakan tersebut hanya diambil berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.

Seperti diketahui, aksi menolak kenaikan harga BBM mewarnai rapat paripurna DPR yang membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Perubahan atas UU tersebut memengaruhi harga BBM.

Rapat paripurna yang berlangsung hingga Sabtu (31/3/2012) pukul 01.00 dini hari pada akhirnya menyetujui opsi penambahan ayat 6a dalam Pasal 7 UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang memberi kesempatan kepada pemerintah menaikkan harga BBM, tetapi dengan syarat.

Adapun syaratnya, jika harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.

View the original article here

Pramono: Rakyat Mencatat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung mengatakan, rakyat akan mengingat klaim partai politik yang tak sejalan dengan kebijakannya ketika pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU APBNP 2012 . Saat ini, kata dia, rakyat tak bisa lagi dikelabui.

"Rakyat yang mencatat. Akhirnya pengelompokan itu terjadi bahwa ini partai yang betul-betul menolak (harga BBM naik), ini yang menolak dengan embel-embel. Padahal embel-embelnya akhirnya menerima," kata Pramono di Kompleks DPR, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Seperti diketahui, ada dua kelompok ketika pembahasan di paripurna. F-PDI Perjuangan, F-PKS, F-Hanura, dan F-Gerindra mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 dalam UU APBNP 2012. Ayat itu mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.

Adapun F-Demokrat, F-Golkar, F-PAN, F-PKB, dan F-PPP juga mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 namun menambahkan Ayat 6a. Penambahan ayat yang diusulkan F-Golkar itu memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.

Pramono mengaku sudah tahu usulan apa yang akan ditawarkan F-PG sebelum paripurna. "Diantara pimpinan sudah bisik-bisik, nanti apa sih yang mau dilakukan. Sehingga saya tidak melihat ada hal yang luar biasa," kata politisi PDI-P itu.

Wakil Ketua DPR dari F-PG Priyo Budi Santoso mengatakan, opsi yang ditawarkan F-PG merupakan jalan yang moderat, tidak menaikkan harga BBM per 1 April namun juga untuk antisipasi jika harga minyak mentah dunia terus melonjak.

View the original article here

Mereka akan Dihukum Rakyat di 2014

Anggota DPR melakukan lobi-lobi di sela-sela rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3). Salah satu hal yang dibahas dalam rapat paripurna adalah RUU tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 terkait subsidi BBM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap politik partai yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi namun tetap memberi ruang pemerintah menaikan harga melalui penambahan Ayat 6 a pada Pasal 7 Undang-Undang APBN 2012, dinilai menipu rakyat.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap parta-partai tersebut akan semakin menjadi. "Rakyat cerdas, (partai) akan dihukum rakyat dalam Pemilu 2014. Pada 2014. Mereka akan dihukum, rakyat tidak akan memilih," kata budayawan Benny Soesetyo di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Dalam rapat paripurna yang membahas perubahan Undang-Undang APBN 2012 yang berlangsung hingga Sabtu dini hari, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) menyetujui penambahan Ayat 6 a pada Pasal 7 undang-undang tersebut.

Artinya, kelima partai itu memberi kesempatan kepada pemerintah menaikkan harga BBM, namun dengan syarat. Adapun syaratnya, harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.

Menurut Benny, dimasukkannya pasal "siluman" tersebut memang disengaja untuk menyelamatkan citra partai-partai itu. "Karena mereka mlihat gerakan rakyat cukup besar. Melihat itu, takut kehilangan suara yang cukup besar," ujarnya.

Ke depannya, kata Benny, jika pemerintah tidak segera menghasilkan perbaikan, dikhawatirkan dapat menimbulkan gelombang kemarahan kedua masyarakat. "Kita berharap pemerintah belajar dari ini, punya kearifan, pemerintahan yang berpihak pda rakyat, harapan baru bangsa," kata Benny.

Kondisi tersebut, katanya, harus diimbangi dengan kegiatan ekonomi prorakyat, misalnya dengan efisiensi anggaran pemerintah, pengurangan gaji, dan menggunakan dana publik untuk pembangunan infrastruktur.

View the original article here