Soal PKS, Priyo Sarankan Presiden Putuskan Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu membahas masalah Partai Keadilan Sejahtera bersama Sekretariat Gabungan. Menurut dia, Presiden seharusnya memutuskan sendiri.
"Presiden dari segi konstitusi punya kewenangan penuh yang tidak bisa diganggu oleh pihak mana pun, termasuk anggota koalisi di Setgab. Saya anjurkan masalah ini tidak perlu dibawa rapat Setgab atau Partai Demokrat," kata Priyo di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (2/4/2012).
Priyo dimintai tanggapan sikap Presiden yang akan membicarakan masalah PKS dengan Setgab dalam waktu dekat. Langkah itu setelah sikap PKS kembali berseberangan dengan kebijakan koalisi dengan tetap

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kiport:

acara, olahraga, acara hiburan, bisnis

online, acara olahraga, acara hiburan, bisnis online, internet, online, bisnis online ,bisnis internet,

wanita, busana, online, acara olahraga, acara olah raga, pengalaman, pengalaman, acara hiburan, acara

hiburan bisnis internet, teknologi, wanita, murah bisnis, pengalaman.alhamdulillah.Semoga

Sukses.Aamin

--------------------------------------------------------------------------------------------
mempertahankan Pasal 7 ayat 6 UU APBNP 2012. Dengan kata lain, PKS menolak memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Priyo mengatakan, awalnya pihaknya menduga PKS juga akan mengikuti opsi dari F-Golkar dengan memilih substansi ayat 6a UU APBN-P 2012. Usulan ayat 6a dari F-Partai Golkar memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
Usulan F-PG itu lalu diikuti F-Demokrat, F-PAN, F-PPP, dan F-PKB ketika voting. "Tapi rupanya PKS mengambil jalan lain, yang sebagian dianggap sangat radikal (menolak opsi yang memberi ruang harga BBM bersubsidi naik). Tapi itu harus dipilih dan saya menghormati itu," kata Priyo.
View the original article here

Demokrat Sarankan PKS Pikirkan Posisi 3 Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ulil Absar Abdalla mengimbau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mempertimbangkan keberadaan tiga menteri dari partai itu, setelah sikap PKS yang menolak sejalan dengan pemerintah dalam kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tiga menteri itu adalah Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pertanian Suswono, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.

"Mestinya mereka dengan sikap semacam itu menarik menterinya keluar," ujar Ulil di Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Ia mempertanyakan kinerja Tifatul yang juga berasal dari PKS. Jabatannya itu mengharuskan ia menyampaikan kebijakan pemerintah, tapi bagaimana hal tersebut dilakukan jika partainya sendiri berseberangan dengan pemerintah.

"Tifatul kan enggak bisa mensosialisasikan kebijakan pemerintah, kalau partainya begitu," terangnya.

Sementara itu, Politisi Demokrat lainnya, Ramadhan Pohan mengungkapkan sikap PKS, justru membuat tiga menteri kebingungan. Di sisi lain mereka harus menjalankan keputusan pemerintah, tapi dalam partainya sendiri bergejolak.

"Dengan fakta yang dilakukan PKS, membuat tiga menteri itu serba salah dan jadi gerah. Bagaimana mungkin kita mau sosialisasikan kebijakan pemerintah, terutama melalui Tifatul, kalau jadinya begitu," kata Ramadhan.

Ia meminta PKS bersikap rasional untuk mempertimbangkan keberadaan partai itu dalam Setgab, sehingga tidak mengganggu hubungan politik yang telah dibangun. "Saya minta teman-teman PKS untuk rasional. Mereka melakukan pembangkangan pada Presiden SBY. Kita hargai demokrasi dan PKS punya karakteristik tapi tolong perhatikan etika politik," pungkasnya.

View the original article here