PKS Berkali-kali Berseberangan dengan Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan, Partai Keadilan Sejahtera sudah berkali-kali mengambil pilihan yang berlawanan dengan kesepakatan di Sekretariat Gabungan koalisi pendukung pemerintah. Namun, berkali-kali itu pula tak ada sanksi jelas dari koalisi.

"Sepatutnya perbedaan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kali ini ditangani khusus. Ini sudah mengganggu persatuan koalisi yang tetap dibutuhkan selama dua tahun perjalanan menuju Pemilu 2014," katanya di Jakarta, Senin (2/4/2012).

Sebagaimana diberitakan, kalangan internal Partai Demokrat mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi keberadaan PKS dalam koalisi. Partai itu dianggap menyalahi kontrak koalisi setelah menyempal dari kebijakan pemerintah dalam sidang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pekan lalu.

Menurut Bima Arya Sugiarto, perdebatan terbuka di dalam koalisi itu merupakan hal wajar. Namun, ketika sudah menjadi keputusan, semestinya setiap anggota koalisi didukung secara bulat. Partai-partai itu jangan hanya mengambil manisnya, tetapi tak mau pahitnya. Dukungan terhadap keputusan koalisi itu penting untuk menjaga kesolidan pemerintahan.

"Bola sepenuhnya sekarang ada di Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan tertinggi koalisi. Semoga kali ini penanganannya akan berbeda," katanya.

Jika kali ini PKS tidak ditangani berbeda, lanjut Bima Arya Sugiarto, Setgab menjadi tidak berfungsi lagi. "Buat apa kita bangun aturan main dalam koalisi, lalu ada pengingkaran? Kalau begitu, kita bebaskan saja semua partai ambil keputusan sendiri-sendiri," katanya.

View the original article here

Ulil: PKS, Partai dengan Akhlak Politik Tak Shaleh

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tak henti melemparkan sindiran-sindiran terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Ulil Abshar Abdalla, Ketua Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, PKS melanggar etika politik dalam koalisi, karena berseberangan dalam partai lain dalam koalisi Setgab.

"Partai koalisi tidak cukup berani dukung oposisi pemerintah. Terutama PKS. Partai yang akhlak politiknya tidak shaleh. Etika politik yang tidak layak diteladani," ujar Ulil di Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012) sore.

Menurut Ulil, yang serupa dengan politisi Demokrat lainnya, opsi untuk kenaikan bahan bakar minyak itu penting untuk menyelamatkan perekonomian dan fiskal negara. Namun, perbedaan pendapat antara partai terkait BBM terjadi bukan karena memikirkan perekonomian. Partai-partai yang menolak, tudingnya, lebih memikirkan pencitraan politik menuju 2014.

"Penolakan lebih karena murni pertimbangan politik, bukan karena alasan keselamatan fiskal. Partai-partai ini pengecut, karena takut dibilang antirakyat padahal sikap mereka ini yang tidak populis dan yang tidak pro kepentingan rakyat. Mereka takut citranya rusak dibilang antirakyat," tutur Ulil.

Dia mengklaim bahwa bukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang melakukan pencitraan atas kenaikan harga BBM ini, melainkan partai-partai yang menolak, termasuk PKS.

View the original article here