Tuesday, 4 September 2012
Pilot Helikopter Yang Bodoh
Sedangkan supir mobil sendiri tahu jika mengendarai sebuah mobil saat mobil dari diam. Mengapa seorang pilot helikopter ini begitu bodoh? Dia tidak tahu ketika dia mulai memutar baling-baling helikopter saat mau memulai terbang mengenai sebuah tiang. Inilah kecelakaan yang paling tolol terjadi...
Labels:
bodoh,
helikopter,
kecelakaan,
pilot
Hantu di Rumah Pasangan Jepang
Video ini diambil saat pasangan suami istri sedang merakit sebuah furniture. Sang istri kelihatan sedang sakit dan sebuah bayang hantu terlihat di lemari...
Seorang Anak Terjatuh dari Bangunan Berlantai 10 Yang Beruntung
Seorang anak kecil Cina jatuh dari jendela sebuah gedung apartemen berlantai sepuluh dan terjebak di antara dinding apartemen dan AC di lantai tujuh. Akhirnya, iadiselamatkan oleh pekerja kantor.
Monday, 3 September 2012
Polri Ingatkan UU Nomor 9/1998
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESMahasiswa yang menolak rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) menghindari gas air mata saat berunjuk rasa di depan Kantor DPR, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2012). JAKARTA, KOMPAS.com — Polri mengingatkan kelompok masyarakat yang ingin berunjuk rasa untuk mematuhi ketentuan UU No 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan UU No 9/1998, pengunjuk rasa memiliki hak dan kewajiban.
Demikian disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar di Jakarta, Senin (2/4/2012). "Pengunjuk rasa memiliki hak untuk berunjuk rasa. Namun, di sisi lain, pengunjuk rasa juga harus menghormati hak-hak masyarakat lain," kata Boy.
Menurut Boy, sesuai UU itu, aparat berkewajiban memberikan pelayanan dan memfasilitasi pengunjuk rasa. Namun, jika terjadi eskalasi dan anarki, aparat kepolisian juga akan melakukan hal-hal yang sepatutnya demi kepentingan umum.
View the original article here
Polisi Mengkaji Rekaman Unjuk Rasa
KOMPAS.COM/ FABIANPolisi menembakkan gas air mata dan water cannon untuk menghalau pengunjuk rasa dari depan Gedung DPR/MPR, Jumat (30/3/2012) malam.
JAKARTA, KOMPAS.com — Polisi sedang mengkaji rekaman video terkait penggunaan cairan kimia saat unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jumat (30/3/2012) pekan lalu. Tayangan video diharapkan menjadi petunjuk bagi polisi dalam proses investigasi.
Polisi juga memeriksa orang atau benda yang terkena cairan kimia. "Pemeriksaan sedang dikerjakan untuk memastikan jenis bahan kimia tersebut," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar, Senin (2/4/2012) di Jakarta.
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
Boy menyebutkan, beberapa jurnalis yang meliput unjuk rasa tersebut terkena cairan kimia, yaitu jurnalis dari ANTV, JakTV, BBC, dan AlJazeera. Selain itu, ada tiga anggota polisi yang juga terkena cairan kimia, yaitu Kombes Bimo, Aipda Suyono, dan Brigadir Made.
View the original article here
JAKARTA, KOMPAS.com — Polisi sedang mengkaji rekaman video terkait penggunaan cairan kimia saat unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR, Jumat (30/3/2012) pekan lalu. Tayangan video diharapkan menjadi petunjuk bagi polisi dalam proses investigasi.
Polisi juga memeriksa orang atau benda yang terkena cairan kimia. "Pemeriksaan sedang dikerjakan untuk memastikan jenis bahan kimia tersebut," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar, Senin (2/4/2012) di Jakarta.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kiport:
acara, olahraga, acara hiburan, bisnis
online, acara olahraga, acara hiburan, bisnis online, internet, online, bisnis online ,bisnis internet,
wanita, busana, online, acara olahraga, acara olah raga, pengalaman, pengalaman, acara hiburan, acara
hiburan bisnis internet, teknologi, wanita, murah bisnis, pengalaman.alhamdulillah.Semoga
Sukses.Aamin
online, acara olahraga, acara hiburan, bisnis online, internet, online, bisnis online ,bisnis internet,
wanita, busana, online, acara olahraga, acara olah raga, pengalaman, pengalaman, acara hiburan, acara
hiburan bisnis internet, teknologi, wanita, murah bisnis, pengalaman.alhamdulillah.Semoga
Sukses.Aamin
--------------------------------------------------------------------------------------------
Boy menyebutkan, beberapa jurnalis yang meliput unjuk rasa tersebut terkena cairan kimia, yaitu jurnalis dari ANTV, JakTV, BBC, dan AlJazeera. Selain itu, ada tiga anggota polisi yang juga terkena cairan kimia, yaitu Kombes Bimo, Aipda Suyono, dan Brigadir Made.
View the original article here
Monday, 2 April 2012
Demokrat Berharap UU APBNP Tak Dibawa ke MK
Sandro Gatra | A. Wisnubrata | Minggu, 1 April 2012 | 19:32 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat (PD) berharap agar Undang-Undang APBNP 2012 tidak diuji materi maupun formil di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, PD menilai tidak ada yang dilanggar dalam substansi UU APBNP 2012 .
"Tentu kami tidak berharap ada pengujian di MK. Karena sesungguhnya apa yang menjadi keputusan DPR itu untuk langkah normalisasi," kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum seusai rapat internal PD di Kantor DPP PD, Jakarta, Minggu (1/4/2012).
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rapat internal yang berlangsung sekitar satu jam itu dihadiri jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Komisi Pengawas, DPP, serta Fraksi PD di parlemen. Rapat dipimpin langsung Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono.
Anas dimintai tanggapan langkah berbagai pihak yang bakal menguji Pasal 7 ayat 6 dan 6a UU APBNP 2012 ke MK. Substansi Pasal 7 ayat 6 mengatur harga eceran BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun substansi ayat 6a dalam UU APBNP 2012 memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan. Ayat 6a itu dinilai bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 33 UUD 1945 .
Anas menilai, ayat 6a justru memberi ruang bagi pemerintah menjalankan kewenangan eksekutif untuk mengambil kebijakan terkait harga BBM bersubsidi.
"Kalau pemerintah disrimpung kakinya secara politik, tidak bisa mengambil kebijakan padalah situasi berubah, asumsi pokok berubah, pemerintah kehilangan otoritas eksekutifnya," kata Anas.
Kalaupun ada pihak yang tetap membawa UU APBNP 2012 ke MK, menurut Anas, hal itu biasa saja. "Tentu MK akan proses sesuai aturan main," pungkas dia.
View the original article here
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat (PD) berharap agar Undang-Undang APBNP 2012 tidak diuji materi maupun formil di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, PD menilai tidak ada yang dilanggar dalam substansi UU APBNP 2012 .
"Tentu kami tidak berharap ada pengujian di MK. Karena sesungguhnya apa yang menjadi keputusan DPR itu untuk langkah normalisasi," kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum seusai rapat internal PD di Kantor DPP PD, Jakarta, Minggu (1/4/2012).
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kiport:
acara, olahraga, acara hiburan, bisnis
online, acara olahraga, acara hiburan, bisnis online, internet, online, bisnis online ,bisnis internet,
wanita, busana, online, acara olahraga, acara olah raga, pengalaman, pengalaman, acara hiburan, acara
hiburan bisnis internet, teknologi, wanita, murah bisnis, pengalaman.alhamdulillah.Semoga
Sukses.Aamin
online, acara olahraga, acara hiburan, bisnis online, internet, online, bisnis online ,bisnis internet,
wanita, busana, online, acara olahraga, acara olah raga, pengalaman, pengalaman, acara hiburan, acara
hiburan bisnis internet, teknologi, wanita, murah bisnis, pengalaman.alhamdulillah.Semoga
Sukses.Aamin
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rapat internal yang berlangsung sekitar satu jam itu dihadiri jajaran Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Komisi Pengawas, DPP, serta Fraksi PD di parlemen. Rapat dipimpin langsung Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono.
Anas dimintai tanggapan langkah berbagai pihak yang bakal menguji Pasal 7 ayat 6 dan 6a UU APBNP 2012 ke MK. Substansi Pasal 7 ayat 6 mengatur harga eceran BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun substansi ayat 6a dalam UU APBNP 2012 memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan. Ayat 6a itu dinilai bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 33 UUD 1945 .
Anas menilai, ayat 6a justru memberi ruang bagi pemerintah menjalankan kewenangan eksekutif untuk mengambil kebijakan terkait harga BBM bersubsidi.
"Kalau pemerintah disrimpung kakinya secara politik, tidak bisa mengambil kebijakan padalah situasi berubah, asumsi pokok berubah, pemerintah kehilangan otoritas eksekutifnya," kata Anas.
Kalaupun ada pihak yang tetap membawa UU APBNP 2012 ke MK, menurut Anas, hal itu biasa saja. "Tentu MK akan proses sesuai aturan main," pungkas dia.
View the original article here
Subscribe to:
Posts (Atom)
















RSS Feed
Twitter
Facebook