KOMPAS/PRIYOMBODOMenteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Oktober lalu. Rapat kerja yang juga dihadiri Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan perwakilan sejumlah operator telepon seluler itu membahas maraknya kasus penyedotan pulsa yang merugikan konsumen. JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, menyerahkan sepenuhnya keputusan soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada Fraksi PKS di DPR. Tifatul yang juga anggota Majelis Syuro PKS, menghormati sikap Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Jumat (30/3/2012) hingga Sabtu (31/3/2012) dini hari.
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012. Sikap ini, bersebrangan dengan sikap Partai Demokrat selaku lokomotif Sektetariat Gabungan (Setgab) Koalisi.
"Kalau sikap PKS silahkan tanya ke DPP atau fraksi," kata Tifatul sebelum mengikuti rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/3/2012).
Dia mengatakan, sebagai pembantu Presiden, dirinya tidak mungkin berlainan pendapat dengan Presiden. Kendati demikian, Tifatul membantah adanya perbedaan pendapat di internal PKS. Sebagai anggota koalisi, sikap Fraksi PKS seringkali bersebrangan dengan sikap pemerintah. PKS kerap diisukan akan didepak dari koalisi.
Sebagai salah satu menteri dari PKS, Tifatul mengaku tidak khawatir jika memang dirinya akan diganti. Perombakan anggota kabinet atau reshuffle, kata Tifatul, sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
"Banyak rumput di sekitar dahlia, jangan ribut, ini hanya urusan dunia," ucap Tifatul berpantun.
RSS Feed
Twitter
Facebook