Keputusan Paripurna DPR Ciptakan Ketidakpastian

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Sidang Paripurna DPR tentang harga bahan bakar minyak sama sekali belum menyelesaikan masalah. Model keputusan yang menggantung (bersyarat) itu justru menciptakan ketidakpastian, sementara kerusakan harga kebutuhan pokok di pasar semakin sulit diperbaiki.
"Tarik-ulur isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi membuat rakyat tidak nyaman," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, di Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Sebagaimana diberitakan, Sidang Paripurna DPR RI, Sabtu (31/3/2012) dini hari, akhirnya menyepakati menambah Pasal 7 Ayat 6a RUU APBN Perubahan 2012. Isinya, pemerintah diberi wewenang untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM, jika harga minyak mentah naik atau turun lebih rata-rata 15 persen di atas harga APBN selama enam bulan. Keputusan dicapai lewat pemungutan suara.

kipord:

Online,bisnis, bisnis online, busana, wanita, wanita ,tubuh, keluarga,sex, website,kesehatan,baju anak anak, bank, online, bisnis,busana, dinas, wanita, kesehatan, sex, keuarga, online, bisnis, bisnis online.

Meskipun harga BBM tidak jadi dinaikkan per 1 April ini, isu rencana kenaikan selama beberapa pekan ini telah menciptakan guncangan politik dan pasar. Rakyat hari-hari ini sudah mulai menghadapi harga kebutuhan pokok yang merangkak naik.
"Kenyataan ini menyengsarakan begitu banyak orang. Dan, tidak ada yang peduli soal ini, termasuk pemerintah sendiri," katanya.
Menurut Bambang Soesatyo, harga kebutuhan pokok jelas tidak akan turun mengikuti keputusan Sidang Paripurna DPR tentang prospek harga BBM enam bulan ke depan. Sebab, keputusan yang memberi wewenang kepada pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi itu justru akan menjadi modal bagi para spekulan.
"Karena ketidakpastian harga BBM akan berlangsung selama enam bukan ke depan, selama rentang waktu itu pula para spekulan leluasa menggoreng harga komoditas kebutuhan pokok," katanya.
Kecenderungan yang sama pun, lanjut dia, akan terjadi di pasar BBM bersubsidi. Spekulan akan terus berupaya melakukan penimbunan. Di banyak pelosok daerah, sudah bermunculan pasar-pasar gelap yang menawarkan BBM bersubsidi dengan harga tinggi.
Dengan keputusan Sidang Paripurna DPR seperti itu, bisa dipastikan pasar gelap BBM akan terus berlangsung. Bukan tidak mungkin akan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di pelosok-pelosok daerah. "Harus diakui, keputusan Sidang Paripurna DPR yang serba mengambang itu pun gagal  meredam emosi publik. Bahkan, sebaliknya, banyak elemen masyarkat semakin marah karena DPR justru memberi peluang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi," katanya.
Sikap DPR yang demikian akan direspons dangan gelombang protes berkelanjutan. Sebab, bagi mahasiswa, pekerja, dan kaum tani, persoalan belum selesai kendati DPR membatalkan kenaikan harga BBM pada 1 April 2012.
View the original article here