Monday 2 April 2012

Tifatul: PKS Tidak Membelot

Do you want to share?

Do you like this story?

YOUR GOOGLE ADSENSE CODE HERE (300x250)
YOUR GOOGLE ADSENSE CODE HERE (300x250)
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOMenteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menunggu dimulainya rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/1/2011). Rapat antara lain membahas permintaan pemerintah agar Research In Motion (RIM) menyaring konten pornografi dalam layanan BlackBerry, membuka perwakilannya di Indonesia, dan membuka service center di Indonesia.
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring geram karena partainya dikatakan pengkhianat oleh kader partai lain soal penolakan PKS terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak. Meski demikian, politikus PKS itu tidak khawatir jika dirinya akan diganti lantaran partainya berbeda pendapat dengan partai koalisi.

kipord:
Online,bisnis, bisnis online, busana, wanita, wanita ,tubuh, keluarga,sex, website,kesehatan,baju anak anak, bank, online, bisnis,busana, dinas, wanita, kesehatan, sex, keuarga, online, bisnis, bisnis online.

"PKS tidak membelot. Perlu diperhatikan kalau teman-teman PKS ini, masa iya memperingatkan pemerintah tidak boleh?" ujarnya saat seusai menghadiri acara wisuda Universitas Nasional di Jakarta Convention Centre, Senayan Jakarta, Minggu (1/4/2012).
Sebagai mitra anggota koalisi, Tifatul menegaskan bahwa PKS bukanlah partai yang tiba-tiba mendapat hadiah dari partai penguasa saat ini. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar partai koalisi lainnya dapat mengerti hak perbedaan pendapat. Ia juga meminta agar partai lain tidak lagi melontarkan pernyataan-pernyatan kasar dan tidak mendidik demokrasi.
"Kami ini berkeringat, kami ini punya saham. Perjanjian kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mengingatkan sesuatu yang baik untuk pemerintah dan disuarakan rakyat, itu sesuatu yang wajar. Presiden saja tidak berkata itu kepada PKS," katanya.
Dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat (6) Undang-Undang APBN 2012. Sikap ini berseberangan dengan sikap Partai Demokrat selaku lokomotif Sektetariat Gabungan (Setgab) pendukung pemerintah. Sikap PKS itu mendapatkan reaksi beragam dari para mitranya di koalisi. Sejumlah kader Partai Demokrat menilai manuver anggota setgab itu keterlaluan karena menentang kebijakan pemerintah.
View the original article here

YOU MIGHT ALSO LIKE

Advertisements

YOUR GOOGLE ADSENSE CODE HERE (300x250)

Advertisements

YOUR GOOGLE ADSENSE CODE HERE (300x250)