"Presiden dari segi konstitusi punya kewenangan penuh yang tidak bisa diganggu oleh pihak mana pun, termasuk anggota koalisi di Setgab. Saya anjurkan masalah ini tidak perlu dibawa rapat Setgab atau Partai Demokrat," kata Priyo di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (2/4/2012).
Priyo dimintai tanggapan sikap Presiden yang akan membicarakan masalah PKS dengan Setgab dalam waktu dekat. Langkah itu setelah sikap PKS kembali berseberangan dengan kebijakan koalisi dengan tetap
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kiport:
--------------------------------------------------------------------------------------------
mempertahankan Pasal 7 ayat 6 UU APBNP 2012. Dengan kata lain, PKS menolak memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Priyo mengatakan, awalnya pihaknya menduga PKS juga akan mengikuti opsi dari F-Golkar dengan memilih substansi ayat 6a UU APBN-P 2012. Usulan ayat 6a dari F-Partai Golkar memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
Usulan F-PG itu lalu diikuti F-Demokrat, F-PAN, F-PPP, dan F-PKB ketika voting. "Tapi rupanya PKS mengambil jalan lain, yang sebagian dianggap sangat radikal (menolak opsi yang memberi ruang harga BBM bersubsidi naik). Tapi itu harus dipilih dan saya menghormati itu," kata Priyo.
View the original article here
RSS Feed
Twitter
Facebook