JAKARTA, KOMPAS.com- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden menilai permohonan uji materi UU APBN-P 2012, terutama pasal 7 ayat 6 (a), ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tepat. Alasannya, DPR memasukkan pasal itu berdasarkan pertimbangan kepentingan masyarakat luas.
"Saya belum baca permohonannya. Namun, saya beranggapan permohonan uji materi pasal 7 ayat 6 (a) itu ke MK itu tidak tepat," kata anggota Wantimpres Albert Hasibuan di Jakarta, Senin (2/4/2012).
Menurut Albert, DPR memasukkan pasal itu atas dasar pertimbangan kepentingan masyarakat secara luas. Kalau pemerintah tidak diberi ruang untuk menaikkan harga BBM sesuai pasal itu, yaitu ketika harga minyak mentah Indonesia naik rata-rata 15 persen dalam 6 bulan, APBN akan terganggu.
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
Akibatnya, lanjut Albert, alokasi anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur juga akan terganngu sehingga masyarakat juga dirugikan.
View the original article here
"Saya belum baca permohonannya. Namun, saya beranggapan permohonan uji materi pasal 7 ayat 6 (a) itu ke MK itu tidak tepat," kata anggota Wantimpres Albert Hasibuan di Jakarta, Senin (2/4/2012).
Menurut Albert, DPR memasukkan pasal itu atas dasar pertimbangan kepentingan masyarakat secara luas. Kalau pemerintah tidak diberi ruang untuk menaikkan harga BBM sesuai pasal itu, yaitu ketika harga minyak mentah Indonesia naik rata-rata 15 persen dalam 6 bulan, APBN akan terganggu.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kiport:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Akibatnya, lanjut Albert, alokasi anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur juga akan terganngu sehingga masyarakat juga dirugikan.
View the original article here
RSS Feed
Twitter
Facebook